«

»

Aug
29

Pembuatan KTP Dikenakan Tarif Rp 400 Ribu


  • [ Sudah dilaporkan ke pihak terkait pada 11 September 2013 ]
Share on Twitter

pungli1

Pak Gubernur dan Wagub DKI

Saya Decky begini kami punya keluhan atas pembuatan KTP di daerah kelurahan Cilangkap Jakarta Timur . Kami (berikut istri saya) baru pindah sekitar bulan Juli 2013 karena kami baru saja menikah dan menempati tempat tinggal baru, karena kami ingin membuat KK (kartu Keluarga) otomatis kami harus mengganti KTP dulu menjadi KTP berdomisili yang saat ini kita tempati.

Karena saya adalah warga Depok sebelumnya, semua persyaratan sudah saya lampirkan, dari Surat pengantar RT/RW , Surat Pindah dr Kelurahan , Kecamatan , Pembuatam SKCK pindah alamat , lalu Ke Walikota Depok guna Mendapatkan NIK , dan E -KTP asli saya sudah ditahan di Walikota Depok. Istri saya pun sudah melengkapi berkas yang diminta juga, istri saya memiliki KTP Jakarta Selatan berdomisli di Cipulir , kemarin pada tgl 28/08/13 , istri saya datang ke kelurahan Cilangkap Jakarta Timur, guna mengurus perpindahan alamat kami , dan mengganti KTP kami menjadi KTP Jakarta Timur .

Sesampainya disana, istri saya dilayani , dan mendapatkan KTP jakarta Timur , tidak dipungut biaya dikarenakan masih berdomsili DKI Jakarta. Namun untuk berkas saya ditolak untuk diurus bersamaan , dikarenakan berasal dari Luar Daerah, memakan waktu yang lama , bisa sampai 6 bulan jadi pihak kelurahan menyuruh istri saya berkordinasi dengan ketua rt Domisli kami, yang kebetulan beliau juga sedang berada di Kelurahan.

Istri saya meyampaikan keberatan permasalahan kenapa ditolak pembuatan KTP Suaminya, dan tidak bisa dilakukan bersamaan dan harus berkordinasi lagi dengan Ketua RT. Yang jelas semua persyaratan sudah dilengkapi. Ketua Rt menyampaikan bahwa pembuatan KTP bisa cepat jika mengurus melalui dia dengan membayar Rp 400 ribu, guna proses lebih cepat mendapatkan KTP DKI, jika tidak akan memakan waktu lama 06 bulan (Dengan Rincian Rp.300 ribu untuk orang kelurahan , dan 150 Ribu untuk Pak RT) itu disampaikan terang terangan oleh Ybs kepada istri saya.

Pertanyaan saya , saya apakah seperti ini prosedur pembuatan KTP DKI JAKARTA , membutuhan waktu 06 bulan , untuk mendapatkan KTP ,sesuia info Karyawan kelurahan bernama Bpk Firman, / saya harus mengelurkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan KTP DKI & KK ) sesuai instruksi SURAT EDARAN NOMOR : 356/ 286/BIII /15 TENTANG PENGADUAN PUNGUTAN LIAR PELAYANAN KTP ELEKTRONIK

Sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 471.13/233415J tanggal 22 Juni 2011 perihal pelayanan Penerbitan KTP EleKronik Gratis, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan memungut biaya kepada penduduk dalam penerbitan KTp Elektronik, baik untuk biaya pelayanan maupun retribusi dokumen

Saya meminta penjelasan dengan permasalahan yang saya hadapi ini pak, terima kasih.

Share on Twitter

Pengaduan Terkait:

  1. Keluhan Pembuatan KTP, Sudah 6 Bulan Tidak Kunjung Selesai
  2. Biaya Pembuatan KTP Rp.300 ribu ??!!
  3. Pembuatan KTP
  4. Pungutan Tak Wajar Pembuatan KTP
  5. Pungutan Pembuatan Surat Keterangan Waris di Kelurahan
  6. Proses Pembuatan KTP yang Mengecewakan
  7. Pembuatan Rekening BCA Ditolak Sampai 2 Kali
  8. Pungli Pembuatan E-KTP
  9. Data eKTP Salah Tidak dapat Kembali
  10. Jalan Rusak Parah Sudah Sangat Lama Tidak Diaspal

4 comments

  1. bekti says:

    Hal serupa juga terjadi di tmpat saya tinggal, kec.Tenayan Raya kota Pekanbaru. Untuk pengurusan penggantian ktp yg hilang petugas di kecamatan meminta setidaknya fotocopy ktp yg hilang tsbt. Tentunya juga surat kehilangan dari polisi. Nah jika tidak ada fotocopy ktp yg lama petugas meminta uang (katanya denda) sebesar 300 rbu rupiah. Karena saya awam dan tidak tahu apakah mrmang demikian aturannya. Parahnya ketika saya memminta surat pengantar di kelurahan saya juga diminta biaya sebesar 10rbu. Tentu saya menolak.

  2. Oozaro Berkat Larosa says:

    Dear Pak Gubernur dan Wagub,

    Saya juga mengalami hal yang sama dengan Sdr. Decky hanya saja dalam kasus ini, saya di Kelurahan Wijaya Kusuma RT.001 RW.004 Jakarta Barat dan saya diminta pungutan sebesar Rp.700.000.
    Saya sudah punya e-KTP DKI, istri saya KTP Depok. Segala persyaratan dari istri saya sudah dilengkapi, bahkan KTP istri saya juga sudah ditarik di Depok. Tapi waktu saya bawa ke DKI, saya diminta biaya 700rb oleh RT (namanya Bpk.Didin) untuk mengurus KTP istri saya dan juga membuat KK baru. Saya bingung bagaimana jika orang yang tidak punya uang sebanyak ini? Jadi malas urus KTP, padahal itu penting juga untuk pendataan di pemerintah.

  3. angga says:

    mereka memang orang yg tdk bersyukur, beruntung sdh mendapat kerja dgn gaji yg terbilang besar tapi masih saja tdk merasa cukup dgn melakukan pungli, biar karma yg menyadarkan mereka

  4. indrawirana says:

    Selamat pagi,
    saya baru ingin membuat Kartu Keluarga baru utk daerah Jakarta Timur Kelurahan Pondok Kopi.
    asal saya memang dari jakarta timur, tetapi istri saya dari bekasi.
    sudah di minta kan surat pindah dan persyaratan lainnya.
    tetapi setelah sampai dikantor kelurahan kenapa diminta SKCK utk istri saya.
    sedangkan yang saya baca syarat pembuatan Kartu Keluarga tidak ada syarat melampirkan SKCK. Apakah benar begitu?

    Berikut syarat yang saya dapat dari internet.

    Layanan Kartu Keluarga (KK)

    Pembuatan Kartu Keluarga

    Lokasi Pelayanan : Kelurahan

    Tarif Retribusi : Rp. 3.000,-

    Jenis Permohonan KK terdiri dari

    Pembuatan KK baru
    Perubahan alamat
    Pemisahan anggota keluarga
    Hilang atau rusak
    Perubahan data/biodata anggota keluarga
    Pengurangan dan penambahan anggota keluarga
    Perubahan susunan anggota keluarga

    Syarat – syarat Pembuatan KK

    Surat pengantar dari pengurus RT/RW
    Kartu Keluarga lama
    Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan/perceraian
    Surat Keterangan lahir / akta kelahiran
    Surat Pengangkatan Anak
    Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA
    Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB)
    Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah DKI Jakarta
    Surat Bukti Kewarganegaraan RI bagi yang memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan Keputusan Presiden No. 56/1998
    Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan bagi Penduduk yang mengalami perubahan status Kewarganegaraan

Leave a Reply