«

»

Mar
14

Pemecatan Tanpa Uang Pesangon


  • [ Sudah dilaporkan ke pihak terkait pada 16 Maret 2015 ]
Share on Twitter

B. Duduk Permasalahan PELAPOR 2 (ACEP SOLIHIN)

  1. Bahwa PELAPOR 2 adalah buruh dari TERLAPOR ;
  2. Bahwa PELAPOR 2 bekerja sebagai Petugas Kebersihan pada TERLAPOR ;
  3. Bahwa selama bekerja pada TERLAPOR, PELAPOR 2 adalah seorang pekerja yang penuh tanggung jawab dan selalu berupaya meningkatkan prestasi TERLAPOR ;
  4. Bahwa selain itu TERLAPOR memberikan gaji tidak sesuai ketentuan upah minimum Kota Medan Tahun 2014 dan upah minimum Kota Medan Tahun 2015 (akhir bekerja sebelum dialihkan ke perusahaan outsourching tertanggal 31 Januari 2015) ;
  5. Bahwa perkara ini bermula ketika pada bulan Februari 2015 PELAPOR 2 di PHK sepihak tanpa pesangon dan hak-hak normatif lainnya dan diduga keras akibat masuk menjadi keanggotaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Kota Medan;
  6. Bahwa selain itu TERLAPOR mencoba mengelabui PELAPOR 2 dengan memindahkan PELAPOR 2 ke perusahaan outsourching (PT TRITAN SOLOGO SEMESTA yang beralamat di Jalan Sidorukun Komplek Sidorukun No. 12A Kecamatan Medan Timur, Kota Medan) yang bekerja sama dengan TERLAPOR sejak tahun 2015 ;
  7. Bahwa PELAPOR 2 telah berulangkali berupaya menyelesaikannya secara bipartid dan atau kekeluargaan melalui Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan TERLAPOR (data terlampir) tetapi GAGAL ;
  8. Bahwa PELAPOR 2 sudah bekerja pada TERLAPOR selama 6 tahun yang dimulai sejak Januari 2009 (copy data SK 2010 terlampir dan copy data SK 2014 terakhir terlampir) ;
  9. Bahwa PELAPOR 2 juga sering melakukan pekerjaan tambahan atau disebut juga dengan pekerjaan lembur pada TERLAPOR (PELAPOR 1 tidak dapat memberikan data kegiatan lemburnya dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, melainkan hanya data lembur tahun 2014 yang dicatat sendiri oleh PELAPOR 1) ;
  10. Bahwa TERLAPOR memberikan upah lembur tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 ;
  11. Bahwa TERLAPOR mempekerjakan PELAPOR 2 yang dimulai dari tahun 2010 tidak mendaftarkan PELAPOR 1 ke JAMSOSTEK dan atau BPJS ;
  12. Bahwa PELAPOR 2 juga telah menyerahkan permasalahan buruh kepada Serikat Buruh dalam hal ini Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumatera Utara (Korwil SUMUT);
  13. Bahwa PELAPOR 2 juga telah memberikan kuasa penuh kepada Korwil SBSI SUMUT melalui Surat Kuasa bermaterai yang tertuang tanggal 27 Februari 2015 (data ada pada Korwil SBSI SUMUT) ;
  14. Bahwa PELAPOR 2 juga sudah mengadukan/melimpahkan permasalahan ini ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan (masih dala proses dan data terlampir) ;
  15. Selama PELAPOR 2 dipindahkan ke perusahaan outsourching yang dimulai pada bulan Februari 2015 (PT TRITAN SOLOGO SEMESTA), maka sejak 16 Februari 2015 PELAPOR 1 dirumahkan oleh perusahaan outsourching tersebut ;
  16. PELAPOR 2 belum mendapatkan upah pada bulan Februari 2015 sampai dengan saat sekarang ini ;
  17. Diduga perusahaan outsourching tersebut membayarkan upah kepada buruh lainnya yang ada di perusahaan itu jauh di bawah UMK Kota Medan tahun 2015 ;
  18. PELAPOR 2 adalah juga rakyat Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan dan hak-haknya ;
  19. PELAPOR 2 adalah masyarakat biasa yang penghasilannya bersumber dari gaji sebagai seorang buruh ;
  20. PELAPOR 2 telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau dikriminasi pada TERLAPOR;
  21. Bahwa TERLAPOR pernah mengatakan kepada PELAPOR 2 bahwa kantor ini milik pemerintah jadi tidak ada anggaran kantor atau pemerintah untuk Jamsotek ataupun BPJS.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan :

  1. UUD 1945 (sumber dan landasan dasar sumber hukum) ;
  2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  3. Kepmenakertras No. 102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Kerja Lembur;
  4. PP 111/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ;
  5. PP No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Peyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.02/2013 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah ;
  7. UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS ;
  8. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sitem Jaminan Sosial Nasional ;
  9. UU no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial .

PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 memohon kiranya Bapak Menteri Pendidikan RI ikut andil bersama serikat buruh dalam memperjuangkan pengaduaan ini dengan seadil-adilnya. Sehingga PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 mendapatkan seluruh hak-hak normatifnya selaku buruh TERLAPOR dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan agar TERLAPOR dapat membayarkan hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang masa penghargaan, dan hak-hak normatif lainnya secepat mungkin. Guna supaya PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 dapat memulai atau membuka usaha demi kelangsungan hidup dan membiayai tanggungan hidup para PELAPOR. PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 sangat mengharapkan perlindungan dari segala macam bentuk ancaman yang mungkin saja terjadi dan akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak senang permasalahan ini diadukan baik keselamatan nyawa PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 maupun keselamatan nyawa keluarga PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 di kemudian hari.

Demikian yang PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 adukan kepada Bapak Menteri . PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 membuat pengaduan ini atas dasar keinginan PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 itu sendiri dan dalam hal ini Serikat Buruh yang telah kami beri kuasa tidak mengetahuinya. Karena PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 sangat ingin menyampaikan masalah ini agar Bapak/Ibu anggota Komisi IX DPR RI bidang ketenagakerjaan sehingga dapat mengetahui permasalahan tentang ketenagakerjaan yang terjadi pada diri PELAPOR 1 dan PELAPOR 2. Maka dari itu, PELAPOR 1 dan PELAPOR 2 mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan semoga melalui Bapak Menteri Pendidikan RI inilah peraturan perundang-undangan ini tetap tegak di negara hukum yang kita cintai ini yaitu Bangsa Indonesia.

Hormat Kami,

ZULFAN EFFENDI ACEP SOLIHIN
PELAPOR 1 PELAPOR 2

Share on Twitter

Pengaduan Terkait:

  1. Karyawan Lama di-PHK Tanpa Pesangon
  2. Sudah Di-PHK, Tapi Uang Pesangon Belum Dibayar
  3. Saldo Rekening BCA Hilang Tanpa Keluar Uang
  4. Uang Hilang di Rekening BCA Tanpa Sebab
  5. Uang Hilang di Rekening BCA Tanpa Sebab
  6. Aplikasi Carrefour MegaCard yang Tanpa Kejelasan
  7. Kartu Kredit Bank Mega Diblokir Tanpa Sepengetahuan Saya
  8. Kehilangan Uang di Bagasi Garuda Indonesia
  9. Bunga KPR BTN Naik Tanpa Pemberitahuan Resmi
  10. Sudah Di-PHK, Tapi Hak Belum Dibayar

Leave a Reply