«

»

May
27

Mempertanyakan Esensi Syariah Bank Muamalat


Share on Twitter

Bank Muamalat(Kutipan Surat Pengajuan Keberatan Atas Keputusan Sepihak Pimpinan Bank Muamalat Menaikkan Besar Angsuran KPR)

Kepada
Yth. Pimpinan Bank Muamalat
Di Tempat

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh .

Dengan hormat,

Kami ̶ Developer Perumahan Graha JayaBaya ̶ selaku pemegang kuasa dari para User perumahan yang menggunakan fasilitas KPR dari Bank Muamalat Cabang Kediri ̶ dalam hal ini bertindak mewakili dan/atas nama para User Perumahan Graha Jayabaya, dengan ini kami mengajukan keberatan dan ketidaksediaan kami untuk menerima keputusan Pimpinan Bank Muamalat yang berkehendak menaikkan besar angsuran/harga sewa rumah KPR yang ditetapkan setelah KPR berjalan selama 2 (dua) tahun dan akan diberlakukan setiap 2 (dua) tahun sekali , dengan beberapa alasan sebagai berikut :

Pertama, berpijak pada prinsip hukum syariah menyangkut muamalah, maka penetapan kenaikan secara sepihak atas harga sewa yang sebelumnya telah disepakati besarnya per bulan dan telah diproyeksikan besarannya hingga habis masa angsuran/pembayarannya , tentu merupakan hal yang menyalahi kaidah hukum syariah yang mensyaratkan adanya ijab-qabul secara suka sama suka atas perkara yang ditransaksikan secara mu’ayyan (jelas segala sesuatunya di awal, pasti dan tidak tersembunyi hal-ihwalnya) . Penetapan kenaikan angsuran/harga sewa secara sepihak setiap 2 tahun sekali tentu menyalahi kesepakatan ijab qabul yang telah terjadi di awal dengan besaran harga sewa yang telah diproyeksikan secara jelas lagi detail hingga habis masa pembayarannya , dan juga menjadikan akad KPR yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat dengan Akad MMQ menjadi akad fasid yang keluar dari kaidah syariah karena obyek yang ditransaksikan selaku rukun akad menjadi tidak jelas ujud takaran atau besarannya . Akad seperti ini sama halnya dengan Akad Ma’dum yang terlarang dalam pandangan hukum syariah, seperti halnya akad jual beli terhadap janin dalam kandungan induknya atau membeli buah di pohon yang masih mengundang spekulasi atas perkembangan wujudnya .

Kedua, berdasar penjelasan yang kami terima dari marketing Bank Muamalat sendiri yang menyatakan bahwa besar angsuran/harga sewa yang harus kami bayarkan adalah bersifat flat alias tetap hingga habis masa angsuran/pembayaran, maka kami putuskan untuk memilih Bank Muamalat selaku Bank Syariah sebagai mitra akad KPR kami demi kepastian akad yang benar-benar sesuai dengan kaidah Syariah, demi kenyamanan kami di masa-masa mendatang dimana kami bisa menganggarkan dana secara pasti guna keperluan pembayaran angsuran/harga sewa . Ini sejalan dengan pemahaman kami selama ini bahwasanya angsuran KPR dari Bank Syariah bersifat flat atau tetap, dalam artian tidak berubah hingga habis masa angsuran/pembayaran . Namun dengan adanya penetapan kenaikan besar angsuran/harga sewa secara sepihak dari Pihak Bank Muamalat yang akan dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali, maka kami merasa terbawa kepada alam transaksi yang sungguh spekulatif yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip Syariah yang mengedepankan kejujuran, kepastian dan kejelasan di awal transaksi bagi setiap pihak pelaku akad muamalah . Bagi kami, akad yang memberi ruang bagi spekulasi atau tipu daya yang merugikan salah satu pihak tergolong sebagai akad gharar yang fasid yang tidak berbeda dengan akad-akad bank konvensional ribawy .

Ketiga, dasar penetapan Pihak Bank Muamalat yang menyatakan bahwasanya berdasar Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan KPR dengan Akad MMQ bahwa harga sewa dapat di-review setelah berjalan 2 tahun, menurut kami tidak dapat menjadi alasan bagi Pihak Bank Muamalat untuk menaikkan besar angsuran/harga sewa KPR secara sepihak, karena bunyi sebenarnya dari Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan KPR yang kami tandatangani tersebut adalah “ BMI berhak mengevaluasi besarnya harga sewa secara berkala setiap 24 bulan sekali … “ , dimana pemahaman kami atas kata mengevaluasi adalah sebuah perbuatan meninjau ulang yang tentu tidak bisa serta merta diartikan sebagai perbuatan merubah atau menaikkan.

Keempat, betapapun Pihak Bank Muamalat mengartikan kata “berhak mengevaluasi” yang tertera dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan KPR dengan Akad MMQ sebagai kewenangan merubah atau menaikkan harga sewa rumah yang di-KPR-kan, maka menurut pandangan kami butir-butir item dalam Surat tersebut tidak dapat dilangsungkan dalam sebuah akad muamalah syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri sebagaimana telah disampaikan penjabarannya di atas, mengingat hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

“ Setiap syarat yang tidak terdapat (menyalahi) di dalam Kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat . “ ( HR Bukhari dan Muslim ) .

Demikian Surat Pengajuan Keberatan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Kediri, 7 April 2015

Hormat kami

(Muhammad Arman)
Developer Graha JayaBaya selaku Kuasa
Para User Pengguna KPR Bank Muamalat

Turut menandatangani,

(Para User Pemberi Kuasa)

Share on Twitter

Pengaduan Terkait:

  1. Bank Muamalat Ancam Lelang Angunan
  2. Bank Mega Syariah Berkedok Rentenir
  3. Mega Syariah tapi Tidak Syariah Cuma Kedok
  4. Pengaduan Bank Mega Syariah
  5. Tindakan Semena-mena oleh Bank Mega Syariah Cabang Pulogadung
  6. Pengaduan Tentang Kartu Kredit BNI Syariah
  7. Pengaduan KPR Bank BTN
  8. BNI Syariah Tidak Teliti Dalam Kelengkapan Dokumen
  9. Mohon Penjelasan Bank Mega Syariah Cibubur/Pusat
  10. Akad Kredit Kami Tertunda oleh BRI Syariah

Leave a Reply